Amnesty International, mitra Kedutaan Besar Perancis di bidang hak atas pendidikan

Untuk memperingati Hari Hukum Sedunia tahun 2024, Amnesty International, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Perancis di Nigeria, menyelenggarakan perdebatan mengenai dasar hukum hak atas pendidikan.

Direktur Program Amnesty International, Barbara Magaji, yang menyampaikan hal tersebut pada hari Senin saat berdiskusi di Abuja, mengatakan bahwa diskusi tersebut merupakan kesempatan untuk mendidik generasi muda tentang hak-hak mereka, khususnya hak atas pendidikan.

Magaji menekankan bahwa hak adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, dan menambahkan bahwa hak adalah sesuatu yang melekat pada diri kita sebagai manusia.

“Hak bukanlah keistimewaan yang diberikan oleh orang lain, melainkan hak yang layak dan harus diklaim selama Anda masih manusia.

“Hari ini penting karena merupakan kesempatan untuk mendidik generasi muda tentang hak-hak mereka, khususnya hak atas pendidikan,” tambah Magaji.

Atase Kerjasama Kedutaan Besar Perancis, Ibu Kitty Reiss, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan diakui secara universal.

Menurut Rees, Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, dan Konvensi Hak Anak semuanya menegaskan hak setiap anak atas pendidikan.

Rees memperkirakan bahwa dengan lebih dari 18,5 juta anak putus sekolah, 60% di antaranya adalah perempuan, ini adalah catatan yang menyedihkan, bukan sekadar statistik, namun mewakili potensi yang belum terealisasi dari jutaan generasi muda yang masa depannya bergantung pada pemenuhan hak-hak mereka. untuk pendidikan.

Rees menjelaskan bahwa melalui debat ini, mereka bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis dan keterampilan advokasi pada para pemimpin muda masa depan.

Direktur Pendidikan Hukum Klinis Universitas Abuja, Dr. Nasir Mukhtar, menekankan pentingnya memperingati Hari Hukum Internasional.

Ia mengatakan hak atas pendidikan tercantum dalam Konstitusi dan dapat ditegakkan melalui kerangka kerja seperti Undang-Undang Pendidikan Dasar Universal dan Undang-Undang Hak Anak.

Mukhtar mencatat, sistem pendidikan di Nigeria merupakan warisan Inggris. “Kami belum memikirkan jenis pendidikan apa yang kami butuhkan yang sesuai dengan sistem adat kami, budaya kami, masyarakat kami.

Adeyemi Skye, seorang mahasiswa hukum tingkat 300 dan pemenang debat, mencatat bahwa Nigeria hanya mengalokasikan 5% anggarannya untuk pendidikan.

Skye menyerukan agar pendidikan dijadikan sebagai hak yang dapat dibenarkan di Nigeria.

Selain itu, Alpha Chigusa Ayuba Dankodara, siswa kelas 3, mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang penting bagi perkembangan kita.

Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan, dan memberdayakan generasi muda untuk menjadi agen perubahan.

Diskusi ini merupakan bagian dari upaya Amnesty International untuk mempromosikan kesadaran hak asasi manusia dan pendidikan di Nigeria.

Acara ini mempertemukan siswa dan guru untuk membahas isu kritis pendidikan sebagai hak asasi manusia.

Pemenang debat Adeyemi Sky dan Alpha Shigusa Ayuba Dankudara mendapatkan penghargaan atas penampilan luar biasa mereka.

Acara ini diakhiri dengan seruan untuk bertindak untuk melindungi dan mempromosikan hak atas pendidikan di Nigeria.

Sumber